A. Fungsi Bahasa Baku

    Secara umum, fungsi bahasa baku sebagai berikut:

1. Pemersatu, pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi   satu kesatuan masyarakat bahasa.

2. Pemberi kekhasan, pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya.

3. Pembawa kewibawaan, pemakai bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya.

4. Kerangka acuan, bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau kelompok orang

 

B. Ciri-Ciri Bahasa Baku

    Bahasa baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

    Bahasa dipengaruhi bahasa daerah

Baku	Tidak baku
Saya	Aya
Merasa	Ngerasa
Ayah	Bokap
Dimantapkan	Dimantapin

 

    Tidak dipengaruhi bahasa asing

Baku	Tidak baku
Banyak guru	Banyak guru-guru
Itu benar	Itu adalah benar
Kesempatan lain	Lain kesempatan

 

    Bukan merupakan ragam bahasa percakapan

Baku	Tidak baku
Bagaimana	Gimana
Begitu	Gitu
Tidak	Nggak
Menelepon	Nelpon

 

    Pemakaian himbuhan secara ekspilit

Baku	Tidak baku
Ia mendengarkan radio	Ia dengarkan radio
Anak itu menangis	Anak itu nangis
Kami bermain bola di lapangan	Kami main bola di lapangan

 

    Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat

Baku	Tidak baku
Sehubungan dengan	Sehubungan
Terdiri atas/dari	Terdiri
Seorang pasien	Seorang pasien
Dan lain sebagainya	Dan sebagainya
Siapa namamu?	Siapa namanya?

 

    Tidak mengandung makna ganda, tidak rancu

Baku	Tidak baku
Menghemat waktu	Mempersingkat waktu
Mengatasi berbagai ketinggalan	Mengejar ketinggalan

 

    Tidak mengandung arti pleonasme

Baku	Tidak baku
Para juri	Para juri-juri
Mundur	Mundur ke belakang
Pada zaman dahulu	Pada zaman dahulu kala
Hadirin	Para hadirin

 

    Tidak mengandung hiperkorek

Baku	Tidak baku
Khusus	Husus
Sabtu	Saptu
Syah	Sah
Masyarakat	Masarakat
Akhir	Ahir

 

 

B.J. Habibie

Pemerintahan pada masa B.J. Habibie yaitu merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, seperti permasalahan kekuasaan, dilarangnya prinsip-prinsip demokrasi, terputusnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represif yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai HAM dan prinsip supremasi hukum. Kebijakan pada pemerintahan seperti diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas, kebebasan berpolitik dengan pencabutan pembatasan partai politik.

 

Dibidang ekonomi, beliau melakukan penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi secara perlahan Presiden Habibie berhasil membawa perekonomian melangkah ke arah yang lebih baik.

 

Abdurrahman Wahid (Gusdur)

Dibidang pemerintahan, Abdurahman Wahid melakukan pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk melaksanakan kewajiban mereka untuk beragama Konghucu. Beliau berusaha mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama.

 

Dibidang ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid semakin menipis seiring dengan adanya dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan data yanatara.

            

Megawati Soekarno Poetri

Salah satu perubahan politik yaitu perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu 2004. Selain itu, pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen yang adil dan bersih.

 

Pencapaian dibidang ekonomi, saat pemerintahan Presiden Megawati mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya. Pada pertengahan tahun 2002-2008 nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga Rp.8500/Dollar kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintahan.

 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

SBY adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sejak awal, beliau memprioritaskan menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran serta pemberontakan KKN. Selain itu, Presiden SBY juga menjaga kesolidan koalisi pemerintahan dengan membentuk sekgab antara partai demokrat dengan partai lainnya.

 

Dibidang ekonomi, Presiden SBY berupaya untuk melakukan penuntasan kemiskinan, yang direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sekitar pertanian termasuk upaya untuk swasembada pangan, pemerintah juga menyediakan pupuk murah bagi rakyat.

Sumber gambar: www.merdeka.com 

 

Postingan kali ini yaitu tentang sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948-1965, ada beberapa aspek yang menjadi faktor atau sebab hingga konflik ini terjadi. Namun, dalam postingan kali ini hanya menjelaskan secara ringkas konflik yang berkaitan dengan ideologi.

 

Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948-1965 yang berkaitan dengan ideologi

 

1.     Pemberontakan PKI, Madiun    

Ideologi yang diusung oleh PKI yaitu komunisme. PKI melakukan pemberontakan karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, berbagai upaya dilakukan di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Berbagai demonstrasi dan pemogokan terjadi serta sebagian kekuatan bersenjata berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Muso, tapi kondisi politik yang memanas pada pertengahan tahun 1948, pertempuran kekuatan bersenjata memihak PKI. 

Di awal pemberontakan, terjadi pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi. Namun, pasukan pemerintah yang dipelopori  Divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya saat Muso tewas dan Amir Syarifuddin dihukum mati. Tokoh-tokoh yang melarikan diri menjadikan kembali PKI sebagai partai besar Indonesia (1965), sebelum peristiwa Gerakan 30 September 1965 terjadi.

 

2.     Pemberontakan DI/TII 

Ideologi pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Pemberontakan bermula dari gerakan di Jawa Barat yang dipimpin S.M. Kartosuwiryo yang dulu merupakan tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang ingin mendirikan negara Islam.

Salah satu keputusan Renville adalah harus pindahnya pasukan RI dari daerah-daerah yang diklaim dan diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai RI.

Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI tersebut keculai mereka mau bergabung dengan DI/TII. Persoalan berakhir tiga tahun setelah Daud Beureuh kembali dari pertempuran yang telah selesai. Ia mendapat pengampunan.

 

3.     Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)

Peristiwa Ini masih banyak menyimpan kontroversi. Utamanya dalang dari peristiwa tersebut. Teori John D. Legge, menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30 S. Ada 6 teori mengenai kudeta G30 S pada tahun 1965 yaitu:

1.  Gerakan 30 September merupakan persoalan internal AD

2.  Dalang G30 S adalah Dinas Intelegen Amerika Serikat (CIA)

3.  Gerakan G30 S merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris-AS

4.  Soekarno adalah dalang G30 S

5.  Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa G30 S (teori Chaos)

6.  Dalang G30 S adalah PKI

 

 

 

Sumber gambar: BERITABUKU.COM